 |
| Malam penutupan bulan Bung Karno, Kamis 30 Juni 2022 |
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila, pada Kamis 30 Juni 2022 dengan menyelenggarakan acara Malam Penutupan Bulan Bung Karno dan Diskusi Publik VI bertemakan "Kualifikasi Calon Presiden: Upaya Progresif dalam Pendidikan Politik Kebangsaan". Acara digelar di Sekretariat DPP Gerakan Pembumian Pancasila secara hybrid. Diskusi menghadirkan narasumber: Dr.Antonius D.R.Manurung, M.Si, Ketua Umum DPP-GPP dan Dr.Drs.Chandra Setiawan, MM.,Ph.D. Ketua Dewan Pakar DPP GPP. Penanggap Dr.Bondan Kanumoyoso, M.Hum, Sekretaris Jenderal DPP GPP/Sejarawan dari UI dan Prof.Dr.Sukadi, M.Pd.,M.Ed, Ketua DPD GPP Bali/Dekan FHIS Undiksha Bali, serta Moderator Rini Elfira, SE.,M.Si.,C.TT, dari DPP GPP Kepri. Dalam diskusi publik tersebut dirumuskan rekomendasi untuk kepemimpinan masa depan NKRI. Berikut bunyi lengkap Rekomendasi Kebangsaan tersebut:
DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMBUMIAN PANCASILA
REKOMENDASI KEBANGSAAN DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMBUMIAN PANCASILA DALAM RANGKA DISKUSI PUBLIK VI BERTEMAKAN “KUALIFIKASI CALON PRESIDEN RI: SEBUAH UPAYA PROGRESIF DALAM PENDIDIKAN POLITIK KEBANGSAAN SEKALIGUS DALAM RANGKA PENUTUPAN BULAN BUNG KARNO
No. 016/RK/DPP-GPP/VI/2022
Salam Pancasila !!!!
Perayaan Bulan Bung Karno merupakan sebuah keniscayaan dan momentum bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia, karena mulai semakin terbangun kesadaran akan urgensi pendidikan politik kebangsaan. Kesadaran ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, diantaranya: untuk pertama kalinya Perayaan Harlah Pancasila diselenggarakan di Ende, “Kota Rahim Pancasila” dan ditandai dengan keputusan politik Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia hadir (sebagai inspektur upacara) dalam Perayaan Harlah ke-77, semakin kuatnya desakan dari masyarakat bangsa memperjuangkan Sukarno sebagai Bapak Bangsa dan mencabut TAP MPRS No. XXXIII/MPRS 1967 yang secara politik masih membelenggu Sukarno dan para pewaris ajaran/pemikiran Sukarno hingga saat ini.
Selain itu, perhelatan politik kebangsaan menuju 2024 diwarnai oleh sejumlah kepentingan. Salah satu diantaranya adalah adanya tuntutan dan kebutuhan mendesak merumuskan kualifikasi calon Presiden Republik Indonesia sebagai upaya progresif dalam pendidikan politik kebangsaan. Berdasarkan tuntutan dan kebutuhan mendesak di atas, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila menyelenggarakan survei kualifikasi calon Presiden RI dan selanjutnya mengadakan diskusi publik VI sebagai upaya mendiseminasikan hasil temuan survei dimaksud. Untuk itu, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila dengan tulus, jujur, dan penuh tanggung jawab menyampaikan rekomendasi kebangsaan terkait hasil survei mengenai kualifikasi calon Presiden Republik Indonesia berikut ini:
1. Presiden RI mendatang adalah Presiden yang memiliki dedikasi membangun rezim pembumi Pancasila dalam mewujudkan ketiga kerangka revolusi Indonesia: kemerdekaan Indonesia, Sosialisme Indonesia, dan Tata Dunia Baru.
2. Presiden RI mendatang adalah Presiden yang memiliki dedikasi meneruskan legacy (ajaran dan pemikiran) ‘Bapak Bangsa’ sebagai Putra Sang Fajar, Bapak Marhaenisme, Pemimpin Besar Revolusi, Penggali Pancasila, Founding Father, Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama, Bapak Pandu Indonesia, Penyambung Lidah Rakyat.
3. Presiden RI mendatang adalah Presiden yang memiliki komitmen kuat menginisiasi dan/atau memperjuangkan lahirnya TAP MPR RI/UU tentang Sukarno sebagai Bapak Bangsa sebagai antisintesis atas terbitnya TAP MPRS No. XXXIII/MPRS 1967 yang telah membelenggu Sukarno secara politik dan pengikut ajaran.pemikiran Sukarno.
4. Presiden RI mendatang adalah Presiden yang memiliki komitmen kuat menginisiasi dan/atau memperjuangkan Lahirnya UU tentang Hari Lahir Pancasila untuk memperkuat Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2016.
5. Presiden RI mendatang adalah Presiden yang memiliki komitmen kuat membangun bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan sebagai pedoman mewujudkan amanat penderitaan rakyat.
Demikian rekomendasi kebangsaan ini disampaikan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk dapat dipahami dengan baik dan digunakan sebagai salah satu pedoman membumikan Pancasila.
Salam Pancasila !!!
Rekomendasi Kebangsaan ditandatangani di Jakarta, 30 Juni 2022, oleh Ketua Umum DPP GPP Periode 2020 - 2025 Dr. Antonius D.R. Manurung, M.Si. dan Sekretaris Jenderal DPP GPP Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum.
Posting Komentar untuk "Rekomendasi Kebangsaan DPP-GP Pancasila"