Selamat pagi, salam seroja
Istilah ini mencuat saat Ahok
menjadi Gubernur DKI. Sistem
e-budgeting diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada penggunaan anggaran 2015. Waktu
itu dibuat untuk menunjukkan transparansi anggaran Pemerintah DKI yang bisa
langsung dikontrol oleh masyarakat, dan diakses oleh Badan Pengawas Keuangan.
Tujuannya adalah agar: membuat data lebih akurat, penyusunan anggaran lebih
mudah, transparansi publik, agar tidak dimanipulasi, evaluasi dan monitoring lebih mudah, dan
terintegrasi. Dengan integrasi mempermudah pengawasan atau monitoring. Sistem penyusunan anggaran secara
elektronik (e-budgenting) ini mampu menghemat anggaran mencapai Rp5,3 triliun
pada tahun 2015.
E-budgeting mempunyai
keunggulan-keunggulan antara lain: menekan jumlah mark up anggaran sehingga korupsi bisa ditekan. Penghematan 5,3
trilyun rupiah pada anggaran 2015 Pemprov DKI menjadi contoh nyata. Dengan
e-budgeting yang bisa diakses oleh masyarakat, maka akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (akuntabilitas publik). Data-data lebih efektif dan akurat, dengan
demikian juga akan mempermudah membuat monitoring dan evaluasi. Dengan
transparansi system anggaran ini, mempermudah dan efektif bagi Badan Pengawas Keuangan
dalam mengawasi keuangan negara. Bahkan masyarakat bisa melihat dan ikut
mengawasi langsung.
Sekarang system anggaran elektronik (e-budgeting) ini sudah banyak dipergunakan
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perlu penyempurnaan. Dengan demikian masyarakat akan mudah
melihat jika ada mata anggaran yang tidak logis. Masyarakatpun bisa langsung
memberikan koreksinya. Maka logis kalau semakin banyak terbongkarnya anggaran
yang tidak logis atau dibuat ngawur. Pencermatan penganggaran bisa dikontrol
sebelum disatukan menjadi anggaran belanja negara. Semua menjadi terintegrasi
dalam penyusunan anggaran.
Ada resiko yang perlu diantisipasi dalam system anggaran elektronik ini, yaitu peretasan. Maka perlu pengaman, agar hal ini tidak mudah diretas oleh orang yang tidak bertanggunjawab. REsiko lain adalah menjaga serangan virus computer yang dapat menghapus atau mengacak-acak data.
Hal tidak logis atau lucu yang ditemukan dalam pencermatan penganggaran terinfegrasi ini. Salah satunya adalah ditemukannya anggaran perjalanan dinas konsultasi/koordinasi pejabat daerah ke pusat seminggu sekali. Resiko lain (dan fakta sudah terjadi) data-data keuangan diputar balikkan untuk menjelekkan pemerintah, menjadi hoax yang diviralkan atau black campaign menjatuhkan pesaing politik. Bagi masyarakat awam ini berbahaya karena pembodohan atau bisa pembohongan public. Contohnya penghematan anggaran yang dikatakan sebagai ketidakmampuan menyerap anggaran sehingga anggaran tidak sampai ke masyarakat.
Posting Komentar untuk "E-Budgeting"