Partai PRIMA tuntut transparansi KPU

Jajaran DPP Paartai PRIMA saat konferensi pers Selasa 6 Desember 2022

Ketua umum partai PRIMA Agus Jabo Priyono memberikan pernyataan sikap dengan tegas mengenai proses pemilu. Didampingi Mayjend (purn.) R. Gautama dan jajaran pengurus DPP (6 Desember 2022) Agus Jabo mengatakan “ sebagai penyelenggara pemilu KPU seharusnya mempermudah rakyat untuk berpartisipsi dalam konstetasi pemilu, bukan malah menghambatnya”.

Sesuai arahan presiden Joko Widodo agar hasil pemilu demokratis, legitimed dan tidak menimbulkan persoalan politik. KPU harus melibatkan sebesar besarnya partisipasi rakyat. Dalam hal ini kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat dan posisi KPU hanyalah sebagai pelaksana kedaulatan tersebut. Tidak boleh menghambat dan membatasi partisipasi politik rakyat. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 kedaulatan berada ditangan rakyat dan penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur ,adil, berkepastian hukum ,tertib, proporsional, profesional, akuntabel ,efektif dan efisien sebagaimana amanat UU pemilu nomer 7 tahun 2017.

Ketua umum partai PRIMA Agus Jabo Priyono menyampaikan sistem informasi partai politik (SIPOL) sebagai instrumen pendaftaran parpol tidak memberikan kepastian data yang akurat khususnya saat verifikasi perbaikan. Selama ini KPU terkesan menutup nutupi proses tahapan pemilu. Hal ini dirasakan  PRIMA saat dinyatakan tidak lolos verifikasi perbaikan hasil putusan Bawaslu RI. Berdasarkan berita acara KPU, PRIMA dinyatakan tidak lolos di 6 kabupaten /kota di provinsi Papua. Padahal sebelumnya KPU di 6 kabupaten tersebut menginformasikan petugas penghubung bahwa PRIMA sudah memenuhi syarat (MS).

“saat PRIMA ingin memastikan dan meminta data sipol yang dinyatakan TMS ternyata KPU tidak bersedia “ungkap Agus Jabo. “Karena banyak masalah dalam proses pemilu 2024 ini. PRIMA menyatakan sikap agar proses pemilu dihentikan dan KPU diaudit ,dengan membuka data seluruh partai politik yang mendaftar menjadi peserta pemilu ke rakyat untuk menjaga prinsip kejujuran, keadilan ,keterbukaan sehingga hasil pemilu benar benar legitimate dan tidak menimbulkan dampak politik yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara” tegas ketua umum PRIMA Agus Jabo Priyono.

Ditempat terpisah DPW PRIMA Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengambil langkah dengan berkonsolidasi bersama DPK Sleman, Bantul, kulon progo dan kota Yogyakarta. Ketua DPK PRIMA Sleman Hendricus Sefrianto menyayangkan sikap KPU RI yang tidak mau membuka data sipol. “PRIMA Sleman sudah siap lahir batin sebagai peserta pemilu 2024, kami tetap solid. Waktu dekat ini akan mengumpulkan struktur dan pengurus tingkat kecamatan untuk mendiskusikan sikap KPU RI yang tidak mau membuka data sipol peserta pemilu” ungkap Hendricus (Ld)

 

Lokasi:

Berbagi :