Solusi terbaik yang sulit diterima rakyat

Dr.Stevanus Christian Handoko, S.Kom.,MM, angggota DPRD DIY

Walaupun banyak juga yang menentang, pemerintah beralaskan menaikkan harga BBM sebagai solusi terbaik saat ini. Hal itu untuk mengurangi beban subsidi yang tidak tepat sasaran. Meskipun dikatakan solusi terbaik, namun keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan keputusan yang sulit diterima oleh rakyat saat ini. Demikian diungkapkan Dr.St.Christian Handoko S.Kom.MM, anggota DPRD DIY. Pemerintah secara resmi telah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (03/09/2022). Lewat pengumuman itu, harga Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp 10 ribu/liter. Pertamax dari Rp12.500 jadi Rp14.500/liter. Menurut Dr. R. Stevanus, kebijakan itu hanya akan menambah beban hidup masyarakat di DIY yang saat ini masih terpukul akibat pandemi Covid-19.

Data kemiskinan di DIY di angka 13,8%, artinya pendapatan Rp 500.000,--/bulan. Tingkat UMR sebesar 1,8 juta, dan hanya 7% dari total penduduk DIY (3.677.446 jiwa) yang bisa kuliah dan lulus sarjana, sejak kemerdekaan. "Alasan terkait subsidi sebagai beban ekonomi yang salah sasaran, itu hanya retorika belaka pemerintah saja. Kenaikan harga BBM justru akan semakin menyusahkan dan memberatkan masyarakat DIY," Kata Dr.R. Stevanus.

Menurut Dr.R.Stevanus, kenaikan BBM memiliki efek domino terhadap kenaikan harga barang pokok dan berbagai komoditas. Sehingga warga miskin yang menjadi wajah ‘wong cilik’  makin sulit memenuhi kebutuhan. Lebih lanjut Dr.R. Stevanus mengatakan, pekerja sektor informal seperti kuli bangunan, UMKM, sopir andong, pramuwisata Malioboro, petani, ojek online, nelayan, sopir angkutan, pedagang keliling akan semakin sulit bertahan hidup akibat kenaikan BBM bersubsidi ini.

“Dengan kenaikan harga BBM hingga mencapai 32% diprediksi akan mendorong tingkat inflasi nasional mencapai angka 6,7 persen. Hal ini pasti berdampak pada daya beli masyarakat di DIY”, ujar Dr. R. Stevanus  Kebijakan pemerintah memberikan bantalan  berupa bantuan subsidi upah atau pun BLT, kata Dr. R. Stevanus, tidak sebanding dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi. Hal ini  memiliki potensi penerima BLT salah sasaran, dan masih banyak warga yang sebenernya membutuhkan tidak terdata dan tidak mendapatkan bantuan. “Pemberian BLT hanya penyelesaian instan yang tidak begitu efektif menutup dampak kenaikan,” kata Dr. R. Stevanus.

Menurut Dr. R. Stevanus, Pemerintah pusat seharusnya mencari terobosan progressive untuk menambah anggaran dengan melakukan penghematan, mengatasi kebocoran, merealokasikan/refocusing anggaran hingga  menunda pengeluaran pembangunan infrastruktur yang tidak mendesak.

Untuk jangka menengah dan Panjang, sudah seharusnya pemerintah pusat memikirkan prioritas anggaran untuk meningkatkan pembangunan kilang minyak, membangun fasilitas pengolahan bahan mentah hingga menjadi BBM, meningkatkan kapasitas serta secara progressive untuk mempersiapkan transformasi penggunaan bahan bakar terbarukan seperti penggunaan listrik”, ujar Dr. R. Stevanus.

Dukungan kebijakan untuk ecosystem produsen hingga pengguna bahan bakar ramah lingkungan,harus segera dikeluarkan dan pemerintah harus memberikan stimulus agar ecosystem seperti ini dapat segera terbentuk diberbagai wilayah di Indonesia. Seperti diketahui Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 Triliun menjadi Rp502 triliun, dan angkanya diprediksi akan terus meningkat. Karena itu, keputusan untuk menaikkan harga BBM subsidi disebut menjadi pilihan terakhir untuk mengurangi beban subsidi yang semakin besar.

 

Lokasi:

Berbagi :