INKOMPETENSI PEJABAT

Oleh Andreas Chandra, CPLA

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ada pepatah zaman now yang sangat populer di kalangan rakyat kecil,"Gaji naik, kinerja turun."Ironi ini memang sudah menjadi rahasia umum. Pejabat yang duduk di kursi tinggi seharusnya menjadi motor penggerak kemajuan, kenyataannya banyak dari mereka yang hanya menjadi penghuni sunyi yang menikmati fasilitas tanpa memberikan dampak positif nyata. Inkompetensi pejabat bukan lagi sekadar masalah individual, melainkan sudah menjadi ancaman sistemik yang menggerogoti fondasi Nation ini dari dalam.

Akar Masalah, Rekrutmen yang Salah Sasaran

Salah satu penyebab utama inkompetensi adalah sistem rekrutmen yang tidak sehat. Banyak pejabat yang naik tanpa kemampuan, melainkan karena kedekatan dengan kekuatan tertentu, nepotisme, atau transaksi politik. Ketika kursi pejabat diberikan kepada siapa pun yang memiliki hubungan kuat, bukan kepada yang berkompeten, maka sudah pasti sistem akan bermasalah. Pejabat seperti ini biasanya tidak memiliki visi misi yang jelas, tidak mampu mengambil keputusan tepat, dan lebih parahnya lagi, mereka takut mengambil risiko karena tidak tahu harus berbuat apa.

Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak relevan dengan kebutuhan rakyat. peraturan dibuat tanpa penelitian yang mendalam, program kerja hanya bersifat seremonial, dan pelaksanaan proyek-proyek strategis gagal mencapai target. Ini semua adalah buah dari inkompetensi yang dibudidayakan sejak awal.

Dampak Nyata, Rakyat yang Menanggung Beban

Dampak inkompetensi pejabat paling dirasakan oleh rakyat kecil. Contoh sederhana ketika ada pejabat yang tidak kompeten menangani urusan perizinan, investor raksasa memilih menutup investasinya dan pergi ke negara lain yang lebih ramah investasi. Bagaimana dengan lapangan kerja?  terciptanya pengangguran yang tinggi. Ketika pembangunan infrastruktur gagal karena lemahnya pengawasan dari pejabat yang tidak mengerti teknis, jembatan rubuh, jalan menjadi lubang lubang yang mengancam keamanan pengguna jalan.

Dan yang lebih mengerikan, anggaran negara yang seharusnya untuk pembangunan malah terbuang percuma karena perencanaan yang jelek. Triliunan Rupiah dana pembangunan diserap untuk proyek-proyek yang gagal, sementara kebutuhan dasar rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar masih jauh dari terpenuhi. Ini semua adalah pengorbanan yang harus ditanggung rakyat hanya karena sempitnya kemampuan pejabat yang seharusnya melayani.

Budaya Malu, Minimnya Akuntabilitas 

Lokasi:

Berbagi :